nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasinya kepada Australia untuk berdiskusi dengan Indonesia mengenai beberapa kebijakan fiskal di Indonesia yang perlu ditingkatkan.  

Hal ini disampaikannya dalam forum Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue "Better Government Budget Management in Globalized Economy" di Aula Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (26/3).  

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Seperti diketahui, desentralisasi fiskal dilakukan agar rakyat Indonesia lebih mendapat pelayanan yang lebih baik dari Pemerintah. Beberapa isu pengelolaan anggaran desentralisasi fiskal antara lain Dana Transfer Daerah, Dana Desa (DD), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan otonomi daerah. 

Selain itu, permasalahan yang diulas juga tidak hanya berkisar pada anggaran namun juga terkait kemampuan Kepala Daerah yang belum bisa mengelola dana-dana tersebut sesuai akuntabilitas dan maraknya permintaan kelurahan yang meminta diubah statusnya menjadi desa agar bisa mendapatkan Dana Desa.  

Oleh karena itu, Menkeu mengharapkan masukan dari dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Australia ini agar Indonesia bisa belajar dan kedua belah pihak dapat saling belajar menciptakan kebijakan yang sesuai. 

"Kami sangat ingin mendengar dari Anda semua bagaimana Indonesia dapat melangkah maju dalam menyeimbangkan anggaran yang lebih sehat antara Pemerintah Pusat dan transfer ke Pemerintah Daerah. Saya senang dengan ide yang terus mendukung hubungan yang baik dan kuat dengan Australia. Saya bisa belajar dan di waktu yang sama, kedua belah pihak juga bisa saling menarik pelajaran," ungkapnya. (p/ab))